Kompas - Sabtu, 29 Maret 2008 | 00:24 WIB
Negara harus mempunyai solusi yang jelas untuk mengatasi kemiskinan. Bahkan, jika perlu, negara mengalokasikan APBN sebesar 2,5 persen untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan. Anggaran ”zakat” ini tak harus dalam pos terpisah, tetapi masuk dalam pos anggaran untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan.
Koordinator Bidang Agama dan Dakwah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar mengemukakan hal itu seusai pembukaan rapat kerja nasional bidang agama dan dakwah PPP di Jakarta, Jumat (28/3). ”Apalagi jika daerah pun mau menyisihkan 2,5 persen dari APBD-nya untuk program pengentasan penduduk dari kemiskinan, baru keseriusan negara memerangi kemiskinan akan terlihat,” ujarnya.
Menurut Hasrul, pengalokasian langsung dari APBN dirasakan perlu mengingat penyisihan keuntungan dari BUMN yang selama ini diterapkan memiliki indikasi jatuh ke kalangan tertentu saja. ”Semua orang tahu, kemiskinan harus diperangi. Tetapi, langkah konkret yang mempunyai dampak besar hanya bisa dilakukan negara melalui pengalokasian anggaran secara merata,” ujarnya.
Ketua PPP Endin AJ Soefihara mengatakan, negaralah yang paling bertanggung jawab atas kemiskinan yang menimpa rakyat. Pemerintah memiliki kemampuan besar untuk membuat kebijakan yang bisa membebaskan rakyat dari kemiskinan.
Saat membuka rapat, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, ”Kita lihat kemiskinan semakin melanda. Padahal, kemiskinan sangat dekat dengan proses pemurtadan.” (mam)
Leave a respond
Posting Komentar